Breaking News
- Bupati Natsir Ali Ajak Masyarakat Selayar Sukseskan Sensus Ekonomi 2026
- Bupati Natsir Ali Perkuat Posisi Selayar di Tingkat Nasional Lewat Kerja Sama Strategis dengan Ditjen KSDAE
- Pemkab Selayar dan Baznas Gelar Peringatan 1 Muharram 1448 H, Gaungkan Spirit Hijriyah untuk Pembangunan Daerah
- Prof. Abdul Kadir Gantikan Dr. Syamsul Rizal Pimpin PERMAS, Bupati Natsir Ali Ucapkan Selamat dan Terima Kasih
- Evaluasi Pasca CSP XIX, Pemkab Selayar Gelar Rakor, Wujudkan Desa Bersih, Aman, dan Ramah Wisatawan
- Wabup Selayar Buka Munas XI PERMAS 2026, Ajak Perantau Bersinergi Bangun Daerah
- Hadiri Diseminasi Kemenkeu, Bupati Natsir Ali Dalami Skema KPBU Guna Percepat Pembangunan Daerah
- Pembukaan Kapolres Cup II 2026, Sekda Sampaikan Komitmen Bupati Majukan Sepak Bola Selayar
- Selayar Tumbuh 9,83 Persen, Natsir Ali–Muhtar Antar Ekonomi Daerah ke Peringkat Dua Sulsel
- Wabup Muhtar Hadiri Pencanangan Sensus Ekonomi 2026 Sulsel, Tegaskan Dukungan Pemda Selayar
Wabup Kepulauan Selayar Buka Rapat Gelar Pengawasan Daerah

SELAYAR - Rapat Gelar Pengawasan Daerah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2018 berlangsung di ruang pola Kantor Bupati Kepulauan Selayar, Selasa (18/12/2018).
Rapat gelar pengawsan daerah yang diselenggarakan oleh Inspektorat Kabupaten dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Kepulauan selayar Dr. H. Zainuddin, S.H., M.H., yang ditandai dengan soft launching aplikasi Siladus.
Selain Inspektur Kabupaten, dihadiri oleh Inspektur Pembantu Wilayah IV Inpektorat Provinsi Sulawesi Selatan, para Asisten, unsur forkopimda, dan para pimpinan OPD, para Kepala Bagian Setda, camat, lurah, kepala desa, serta para bendahara se-Kabupaten Kepulauan Selayar.
Pada kesempatan itu Wakil Bupati Kepulauan Selayar Dr. H. Zainuddin, S.H., M.H., menyerahkan plakat dan piagam OPD dan Desa, yan dinilai berprestasi dalam hal pengelolaan keuangan. Masing-masing adalah Desa Batang, Desa Latondu, Desa Kalepadang, Desa Barat Lambongan, Desa Kaburu dan Desa Bukit Timur. Sementara dari OPD masing-masing adalah Badan Kesbangpol, BKPPD, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB).
Dalam sambutannya Wakil Bupati mengemukakan bahwa secara popular bahwa pengawasan itu dikonotasikan sebagai proses kegiatan untuk mencocokkan apakan penyelanggaraan pemerintahan itu telah berlangsung sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Berbicara mengenai pengawasan, maka dia adalah bagian yang integral dari fungsi managemen di samping fungsi-fungsi lainnya. Pengawasan memiliki urgensi yang tinggi terutama dalam sebuah proses pencapaian tujuan. Jadi pengawasan itu hadir bukan berarti tidak percaya kepada penyelanggara negara. Tetapi kita hanya ingin memastikan bahwa perilaku kita sebagai insan pemerintah sudah berjalan di atas rel yang tidak putus,” kata Zainuddin.
Wabup mengatakan bahwa out put yang diharapkan dalam organisasi pemerintah melalui pengawasan itu adalah proses pencapaian tujuan berlangsung dengan efisien, efektif, dan produktif.
Sementara Inspektur Kabupaten AR. Krg. Magassing menyebut bahwa pada Tahun Anggaran 2018, Inspektorat Kabupaten telah menyelenggarakan beberapa program pengawasan sebagai upaya mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh BPK RI.
Sekadar diinfokan bahwa pada rapat gelar pengawasan daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan memaparkan materi “Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Ekonomis, Efisien dan Efektif melalui Efektifitas Sistem Pengendalian Intern”. (IM)
Write a Facebook Comment
Tuliskan Komentar anda dari account Facebook
View all comments










.jpeg)