- Wabup Muhtar Tekankan Pelatihan Vokasi Tak Hanya Asah Keterampilan, tetapi Juga Bentuk Akhlak dan Keimanan
- Pemkab Selayar melalui Dinas PUTR Matangkan RDTR Benteng Jampea, Wabup Muhtar Buka Konsultasi Publik I
- Selayar Bersiap Rayakan Usia 421 Tahun, Pameran, Karnaval hingga Pesta Rakyat dan Dzikir Bersama Siap Digelar
- Wabup Muhtar Kobarkan Semangat Bumi Tanadoang, 131 Atlet Siap Berburu Prestasi di Porprov XVIII Sulsel
- Bakti Kesehatan PERMAS Berlanjut, Bupati Natsir Ali bersama Prof Kadir Pantau Langsung Sunatan Gratis 38 Anak
- Baru Seumur Jagung Pimpin PERMAS, Prof. Kadir Hadirkan Harapan Baru bagi Kesehatan Masyarakat Selayar
- Bupati Natsir Ali Apresiasi Prof. Abdul Kadir, PERMAS Hadirkan Bakti Kesehatan bagi Masyarakat Selayar
- Bupati Natsir Ali Tinjau Operasi Bibir Sumbing dan Lelangit secara Gratis, Persembahan DPP PERMAS untuk Masyarakat Selayar
- Kolaborasi PERMAS dan RSUD KH. Khayyung, Tenaga Medis Selayar Perdalam Penanganan Penyakit THT
- Pelantikan DPK PERMAS, Bupati Natsir Ali dan Prof. Kadir Tekankan Persatuan dan Pengabdian
Wabup Selayar Dorong Optimalisasi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Melalui Perbup 33 Tahun 2025

KEPULAUAN SELAYAR — Wakil Bupati Kepulauan Selayar, Drs. H. Muhtar, M.M., menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi para pekerja melalui Sosialisasi Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten Kepulauan Selayar.
Sosialisasi tersebut berlangsung di Aula PKK, Selasa (16/12/2025), dengan peserta para Kepala Desa se- Kabupaten Kepulauan Selayar.

Baca Lainnya :
- BPJS Ketenagakerjaan Serahkan Santunan JKM kepada Ahli Waris ASN dan Non ASN0
- Pemkab Selayar Terima Penghargaan dari BPJS Ketenagakerjaan dalam Pembiayaan Jamsostek Pekerja Informal0
- Besok Dinas PMPTSPTK Bersama BPJS Ketenagakerjaan akan Sosialisasi di Bontolebang0
- Pemda Selayar Launching Pembiayaan Program Jamsostek Bagi Tenaga Kerja Informal0
- BPJS Ketenagakerjaan Kepulauan Selayar Lapor Cakupan Kepesertaan dan Penerimaan Iuran Serta Klaim yang Terbayarkan0
Wabup Muhtar menyampaikan bahwa Peraturan Bupati tersebut merupakan langkah strategis pemerintah daerah untuk memastikan seluruh pekerja, baik di sektor formal maupun informal, memperoleh perlindungan yang layak dari berbagai risiko kerja.
“Jaminan sosial ketenagakerjaan bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi bentuk kehadiran dan tanggung jawab negara dalam melindungi pekerja dan keluarganya dari risiko kecelakaan kerja, kematian, maupun hari tua,” ujar Muhtar.
Ia menjelaskan, melalui Perbup Nomor 33 Tahun 2025, pemerintah daerah ingin memperluas cakupan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, termasuk bagi pekerja rentan seperti petani, nelayan, buruh harian lepas, serta pelaku usaha mikro dan kecil di wilayah Kepulauan Selayar.
Wakil Bupati juga menekankan pentingnya peran seluruh perangkat daerah, pemerintah kecamatan dan desa, serta pihak pemberi kerja dalam mendukung implementasi peraturan tersebut secara optimal. Menurutnya, keberhasilan program jaminan sosial ketenagakerjaan sangat bergantung pada sinergi dan kesadaran bersama.
“Kami berharap sosialisasi ini dapat meningkatkan pemahaman semua pihak, sehingga pelaksanaan Perbup ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat pekerja di Selayar,” katanya.
Dalam kegiatan sosialisasi tersebut turut hadir para Asisten Setda Kabupaten Kepulauan Selayar. Hadir pula Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Selayar, Dr. Muh. Asri Irawan, S.H., M.Hb., yang menjadi salah satu pemateri dengan materi terkait peran kejaksaan dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan, khususnya dari sisi penguatan regulasi dan strategi pendampingan.
Pemateri lainnya yakni Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kepulauan Selayar, Gazali, serta Kepala Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan Kabupaten Kepulauan Selayar, Andriany Gusram, S.Pi,
Sementara itu, peserta sosialisasi diharapkan menjadi ujung tombak dalam menyosialisasikan dan mengimplementasikan program jaminan sosial ketenagakerjaan di tingkat desa. (Humas IKP Diskominfo SP/Im)











.jpeg)