Breaking News
- 839 Mahasiswa Universitas Megarezky Mulai KKN di Selayar, Wabup Muhtar Titip Pesan Bangun Desa Bersama Masyarakat
- Syafina Sampaikan Terima Kasih kepada Pemkab dan Masyarakat Selayar, Harap 151 Program KKN UGM Berdampak Berkelanjutan
- Sekda Selayar Apresiasi Pengabdian Mahasiswa KKN UGM, Syafina: Semoga Pengabdian Kami Berdampak dan Berkelanjutan
- Sekda Andi Abdurrahman Buka Festival Bontoharu Merdeka, Semarakkan HUT ke-81 RI
- KAHMI dan FORHATI Selayar Dilantik, Bupati Natsir Ali: Saatnya Alumni Ambil Peran Lebih Besar untuk Daerah
- ASDP Siapkan KMP Awu-Awu Layani Lintasan Pamatata–Bira, KMP Balibo Hanya Beroperasi Sementara
- Distribusi Logistik Terganggu, ASDP Siap Operasikan Kembali KMP Balibo setelah Jalani Ramp Check
- Wabup Muhtar Bekali Ratusan Mahasiswa KKN Universitas Megarezky Sebelum Mengabdi di Selayar
- Raker Komisi II DPR RI Soroti Remunerasi Kepala Daerah dan DBH, Bupati Selayar: Daerah Kepulauan Butuh Keadilan Fiskal
- Kapolda Sulsel Resmikan Pos Polairud Pulau Jinato, Perkuat Pengamanan Kawasan Takabonerate
Inspektorat Kepulauan Selayar Rapat Gelar Pengawasan Daerah Tahun 2017

kepulauanselayarkab.go.id - Bertempat di Ruang Pola Kantor Bupati, Inspektorat Kepulauan Selayar melaksanakan rapat gelar pengawas daerah, Rabu (6/12/2017). Rapat ini mengusung tema "Penguatan APIP dan SPIP dalam mempertahankan Opini WTP".
Acara ini dibuka secara resmi oleh Asisten Ekonomi, Pembangunan, dan Kesejahteraan Setda Kabupaten Kepulauan Selayar, Ir. H. Arfang Arif, serta dihadiri oleh Kepala BPKP perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, para kepala OPD, kepala bagian setda, para camat, lurah, kepala desa, dan bendahara se-Kabupaten Kepulauan Selayar.
Kegiatan tersebut dilaksanakan mendasari Keputusan Bupati Selayar nomor 17 Tahun 2017 tentang program kerja pengawasan tahunan inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2017 dan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar nomor 13 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun anggaran 2017.
"Tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah menyampaikan informasi hasil pengawasan APIP Kabupaten Kepulauan Selayar, tercapainya kesamaan pemahaman dan komitmen mengenai upaya mencapai tujuan dan sasaran pemerintahan yang bebas KKN, akselerasi penyelesaian tindak lanjut atas temuan APIP, serta tentu saja mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2017," ujar Inspektur Kabupaten, H. Ar. Krg. Magassing, S.H.,M.H.
Beberapa hal yang harus dilaksanakan dalam rangka upaya mempertahankan opini WTP oleh badan pemeriksa keuangan Republik Indonesia terdiri dari beberapa aspek, diantaranya adalah ketepatan pengkajian laporan keuangan, efektivitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan program dan kegiatan, serta kinerja pelaksanaan kegiatan meliputi aspek ekonomis, efisiensi, dan efektivitas, lanjut Ar. Krg. Magassing.
Sementara Asisten Setda Ekonomi, Pembangunan, dan Kesejahteraan Setda Kabupaten Kepulauan Selayar, Ir. H. Arfang Arif, juga menyampaikan harapannya dalam sambutannya.
"Saya menitipkan harapan yang besar dari pelaksanaan rapat gelar pengawasan ini. Semoga rapat ini dapat merumuskan strategi dan langkah-langkah dalam rangka perbaikan tata kelola pemerintah daerah. Secara khusus saya berharap rapat ini dapat menghasilkan strategi peningkatan kualitas pengelolaan keuangan yang pada akhirnya dapat mempertahankan predikat opini WTP atas hasil pemeriksaan BPK," tutur Ir. H. Arfang Arif.
Dalam acara tersebut sekaligus penyerahan plakat dan piagam dari pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar kepada OPD, kecamatan, dan desa terpilih dari banyak nominasi atas inisiatif dan komitmen terhadap penyelesaian temuan hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional pemerintah.
Kategori 'OPD' jatuh kepada: Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah; Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; dan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja.
Kategori 'kecamatan' jatuh kepada: Kecamatan Bontomatene, Kecamatan Bontomanai, dan Kecamatan Benteng.
Kategori 'desa' jatuh kepada: Desa Latondu, Desa Bontosunggu, dan Desa Buki Timur.
Hingga berita ini diturunkan, pemateri rapat yaitu Kepala BPKP perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, Damargo Hadiono, Ak.M.E.CGAP., sebagai pemateri baru saja opening.
Reporter : Dianika Ariatami
Editor : Firman
Kamerawan : Satria Kusnadinata
Write a Facebook Comment
Tuliskan Komentar anda dari account Facebook
View all comments










.jpeg)