Ir. Makkawaru Paparkan Capaian Kinerja Dinas KP TA 2016-2018

SELAYAR - Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Kepulauan Selayar Ir. Makkawaru memaparkan capaian kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2016-2018, khususnya yang melengket pada Dinas Kelautan dan Perikanan. Makkawaru menyebut bahwa program yang telah dijalankan itu menyangkut program gratis dan program strategis Kabupaten Kepulauan Selayar.

 Demikian dikemukakan oleh Kadis Kelautan dan Perikanan Ir. Makkawaru dalam keterangan persnya dalam jumpa pers Kinerja Pemerintahan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2016-2018, sektor pertanian dan ketahanan pangan, sektor lingkungan hidup dan kehutanan, serta sektor kelautan dan perikanan, di Bamboo Coffee Lingkungan Balang Sembo Kelurahan Putabangun, Jumat (5/4/2019).

Dalam jumpa pers yang dipandu oleh Kabag. Humas dan Protokol Sitti Rahmania, S.H., dihadiri oleh Wakil Bupati Kepulauan Selayar Dr. H. Zainuddin, S.H., M.H., Kepala Bappelitbangda Drs. Basok Lewa, serta sejumlah wartawan media cetak dan elektronik.

Selain Kadis KP Ir. Makkawaru, jumpa pers ini dihadiri 2 narasumber lainnya seperti Kadis Pertanian dan Ketahanan Pangan Ir. Ismail serta Kadis Lingkungan Hidup dan Kehutanan Muh. Asdar, SKM., M. Kes.

“Pada program gratis yang melekat pada DKP secara garis besarnya ada dua kegiatan yang kami jalankan yakni program gratis yang dibiayai oleh APBD Kabupaten Kepulauan Selayar, dan program gratis yang dibiayai oleh APBN yang difasilitasi melalui Dinas KP,” kata Ir. Makkawaru.

Makkawaru mengatakan program gratis yang dibiayai oleh APBD meliputi pengadaan alat penangkapan ikan, pengadaan alat bantu penangkapan ikan, serta pengadaan sarana dan prasarana perikanan budi daya.

“Pada tiga program gratis yang dibiayai oleh APBD ini, sampai dengan Tahun 2018 terlayani sebanyak 1.119 kelompok nelayan dan kelompok pembudidaya ikan,” jelasnya.

Dari program gratis tersebut Kadis Kelautan dan Perikanan mengharapkan tercapai target-target capaian yang ada di RPJMD ataupun yang tertuang dalam Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan.

Sedangkan program gratis yang dibiayai APBN yang difasilitasi melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar berupa fasilitasi mendapatkan bantuan nelayan dari pemerintah pusat. Pada program ini lanjut Makkawaru, meliputi kartu asuransi nelayan, klaim asuransi nelayan oleh ahli waris, konverter kit gas untuk nelayan kecil, serta sertifikat hak atas tanah (sehat) nelayan. Pada program gratis APBN kata Makkawaru, sampai dengan Tahun 2018 sebanyak 8.310 orang yang difasilitasi mendapatkan bantuan nelayan dari pemerintah pusat.

“33 orang diantaranya telah menerima klaim asuransi nelayan oleh ahli waris sebesar Rp. 2.540.869.000., dan 81 orang telah menerima sertifikat hak atas tanah (sehat) nelayan sebanyak 81 persil,” paparnya.

Ir. Makkawaru mengatakan, capaian dari program gratis tersebut apabila dikaitkan dengan target RPJMD, capaian produksi perikanan tangkap pada Tahun 2018 sebanyak 21.592,50 ton atau sebanyak 68,96 persen dari target produksi pada tahun yang sama yaitu sebanyak 31.312,07 ton. Sedangkan capaian produksi perikanan budi daya pada Tahun 2018 sebanyak 493,02 ton atau sebanyak 56,02 persen dari target produksi pada tahun yang sama yaitu sebanyak 879,57 ton.

Sementara capaian produksi hasil olahan perikanan pada Tahun 2018 sebanyak 132,00 ton atau sebanyak 104,76 persen dari target produksi pada tahun yang sama yaitu sebanyak 126,00 ton.

“Dari capaian produksi, dampak selanjutnya adalah capaian PDRB sub sektor perikanan,” terang Makkawaru.

Meski capaian Tahun 2018 belum keluar, namun capaian PDRB pada Tahun 2017 BPS telah merilis bahwa capaian sub sektor perikanan sebanyak Rp. 1.494.148.700.000., atau sebanyak 138,23 persen dari target PDRB pada tahun yang sama yaitu sebanyak 1.080.920.600.000.

Baca juga : Pemkab Kepulauan Selayar Peringati Isra' Mi'raj Nabi Muhammad SAW

Meski demikian Ir. Makkawaru tak memungkiri bahwa dalam menjalankan program-program tersebut, tidak lepas dari sejumlah masalah dan hambatan, seperti masih rendahnya produksi perikanan tangkap dan budi daya, anggaran DKP masih rendah, serta tidak adanya lagi kewenangan kabupaten dalam pengelolaan laut berdasarkan UU.23/2014 tentang pemerintahan daerah.

Terkait dengan program strategis Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar melalui Dinas Kelautan dan Perikanan yaitu terbangunnya Kawasan Industri Perikanan Terpadu (KIPT) progresnya adalah pada Tahun 2017 dilaksanakan studi kelayakan dan hasilnya menunjukkan bahwa Hongkoang Desa Lowa Kecamatan Bontosikuyu layak dijadikan lokasi pembangunan KIPT. Selanjutnya pada Tahun 2018 dilakukan penyusunan Masterplan KIPT, dan pada Tahun 2019 ini akan dilaksanakan kajian perencanaan bisnis KIPT dan temu investasi. Pada temu investasi yang direncanakan dilaksanakan di Jakarta akan melibatkan kementerian terkait dan beberapa pengusaha perikanan.

“Keluaran yang diharapkan dari temu investasi ini adalah kementerian terkait dan pengusaha perikanan mengambil peran dalam pembangunan KIPT,” terang Ir. Makkawaru. (HUMAS / IM)